UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN DAN DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

Abstract

Hadirnya Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dimaksudkan untuk dapat membentu pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. UU ini mengamanatkan untuk munculnya jajaran birokrasi yang profesionel dan ideal. Tetapi faktanya paska reformasi pola patrimonial dalam penataan birokrasi di daerah masih sangat kuat. Kondisi ini diperparah ketika harus berhadapan dengan kondisi riil sumberdaya yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah setelah adanya pilkada langsung. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang sangat massif dan pada beberapa kasus telah melahirkan devided government. Kata Kunci: undang-undang kepegawaian, konstelasi sosial politik, politisasi birokrasi

Download PDF