MANAJEMEN KINERJA

Abstract

Meski bernama “kabinet kerja”, kinerja pemerintahan Jokowi-JK hingga 1 (satu) semester ini belum optimal. Belum
diterapkannya manajemen kinerja mengakibatkan pemerintahan tidak didukung birokrasi yang berkinerja. Sistem penilaian
prestasi kerja dalam PP 46/2011 tidak cukup untuk mendongkrak kinerja, diperlukan perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan
penilaian kinerja, serta tindak lanjut yang saling terkait. Disamping penilaian, pegawai memerlukan arahan, bimbingan, dan
dialog dengan pimpinan/atasan dan unit kerjanya dalam memaksimalkan kinerjanya. Diperlukan dukungan kepemimpinan
dalam membangun nilai-nilai positif organisasi dan penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
Kata kunci: kepemimpinan, nilai-nilai, penghargaan, hukuman

Download PDF