ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN FORMASI TAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 SETELAH MORATORIUM

Abstract

Artikel ini difokuskan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai
tambahan formasi pegawai pada tahun 2014. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu Bagaimana
Kebijakan Penetapan Formasi Tambahan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Setelah Moratorium. Metodeologi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan
pada tahun 2015 menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Review. Hasil dari penelitian
ini adalah kebijakan penetapan tambahan alokasi formasi secara nasional seharusnya mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara dan kondisi pegawai. Disisi lain setiap instansi yang memperoleh tambahan formasi
seharusnya sudah mempertimbangkan hasil penyusunan kebutuhan, persentase belanja pegawai tidak langsung,
dan jumlah pegawai yang mencapai BUP. Berdasarkan hal tersebut yang harus diperhatikan oleh pemerintah
yaitu harus melakukan verifikasi dan validasi hasil penyusunan Anjab dan ABK, kemudian mewajibkan kepada
setiap Instansi Pemerintah untuk melakukan penataan pegawai sebelum mengajukan usul tambahan formasi dan
juga melakukan menyusun prioritas bagi jabatan-jabatan yang sangat mendesak untuk diisi sesuai dengan arah
pembangunan nasional.
Kata kunci: ABK, Anjab, formasi, kebutuhan pegawai, penataan pegawai

Download PDF