AMBIVALENSI STATUS DAN KEDUDUKAN PPPK BERDASARKAN UU-ASN DAN UU KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Abstract

Pegawai pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum adanya UU ASN atau Pegawai honorer bekerja
berdasarkan perjanjian kerja dengan kepala instansi Pemerintah terkait yang menandatangani perjanjian kerjanya.
Berbeda dengan pegawai honorer, PPPK tidak serta merta dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan
tidak semua pekerjaan dapat diberlakukan bagi PPPK. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan tersendiri
untuk PPPK berkaitan dengan status, kedudukan dan hubungan hukum pekerja serta bagaimana berakhirnya
hubungan hukum tersebut termasuk tunduk kepada aturan hukum yang mana dalam mengatur mengenai PPPK.
Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status, kedudukan serta hubungan
hukum yang diatur bagi PPPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana
penyelesaian berakhirnya hubungan hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum
sekunder. Hasil penelitian ini adalah di Indonesia terjadi ambivalensi maupun ambiguitas berdasarkan UU
ASN dengan Undang- UU Naker mengenai keberdaan PPPK antara lain waktu perjanjian kerja, hak upah yang
tidak ada standar minimun. Untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja juga belum secara
tegas dijelaskan bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana kompensasi atau akibat hukum bagi para
pihak, khususnya PPPK. Oleh karenanya peneliti memberikan rekomendasi dalam draft RPP Manajemen PPPK
tersebut antara lain adanya pengaturan mengenai hubungan kerja baik dari awal hubungan perjanjian kerja
hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja. selain itu perlu ada kejelasan mengenai bagaimana penyelesaian
hubungan hukum berupa ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingkar janji dalam Perjanjian Kerja
PPPK sesuai batas waktu yang diperjanjikan dan besaran nilai upah/gaji perbulan yang dilanggar tidak dipenuhi
para pihak, maupun oleh karena akibat lain yang dilanggar terhadap isi Perjanjian Kerja PPPK
Kata kunci: pegawai honorer, pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, aparatur sipil negara, perjanjian
kerja, hubungan kerja

Download PDF