IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Abstract

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota saat ini tengah dihadapkan pada
pembentukan organisasi perangkat daerah yang harus selesai bersamaan pengisian perangkat daerah pada
akhir Desember 2016, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (PP Perangkat Daerah). Namun dalam implementasinya, daerah menghadapi sejumlah permasalahan
dan hambatan yang berimplikasi terhadap kebijakan kepegawaian di daerah. Peneltiian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif dengan menganalisis berbagai regulasi dan dokumen, observasi secara langsung penulis, dan
wawancara dengan informan. Hasil yang diperoleh bahwa PP Perangkat Daerah memiliki sejumlah kelemahan
diantaranya PP tersebut bersifat kaku dan tidak fleksibel, pendekatan urusan pemerintahan berimplikasi adanya
potensi kesenjangan beban kerja dan asas efisiensi tidak dapat dicapai, penetapan JPT Pratama untuk Dinas/
Badan dengan tipologi yang berbeda, kekeliruan penetapan variabel teknis berakibat organisasi yang dibentuk
tidak ideal, dan inkonsistensi materi. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewenangan urusan pemerintahan
konkuren yang belum jelas, penundaan pengesahan RPP tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum,
dishamoni peraturan perundang-undangan, kepentingan Kementerian/LPNK dengan mengeluarkan surat yang
mengamanatkan pembentukan organisasi, kepentingan politik dalam penetapan perda, keterbatasan SDM, dan
keterbatasan keuangan. Implikasinya terjadi keresahan dan kekhawatiran pegawai, adanya potensi pengembangan
jumlah Dinas/Badan, dan kepentingan politik dalam pengisian perangkat daerah. Langkah strategis yang dapat
dilakukan adalah Pemerintah harus memastikan kejelasan kewenangan, memasukkan pertimbangan variabel
SDM dan keuangan dalam penetapan tipologi Dinas/Badan, asas efisiensi dan efektifitas menjadi prioritas,
daerah diberi kebebasan serta diberi waktu yang cukup dalam membentuk perangkat daerah, evaluasi substansi
perda pemerintah daerah, serta peran KASN untuk ditingkatkan dalam pengawasan terhadap pengisian perangkat
daerah. Bagi pemerintah daerah prinsip merit sistem dalam pengisian perangkat daerah harus diimplementasikan,
serta daerah menggunakan pendekatan yang tepat dalam menetapkan organisasi.
Kata kunci: kebijakan, perangkat daerah, kepegawaian

Download PDF